Pemerintah pusat mengeluarkan keputusannya mengenai pengaturan mudik melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan maklumat larangan mudik Lebaran tahun ini. Larangan itu Jokowi sampaikan dalam rapat terbatas pada Selasa (21/4). Di mana sejak 24 April 2020, kegiatan pulang kampung ke halaman ini dilarang dan akan ditindak oleh aparat keamanan.

Di tambah lagi dengan statemen Presiden Joko Widodo (Jokowi) di televisi swasta beberapa hari lalu yang membuat masyarakat bingung dengan perbedaan istilah antara pulang kampung dengan mudik jelas ini menjadi kritikan untuk presiden agar kedepannya lebih berhati-hati dalam menyampaikan ucapan di depan publik.

Sebagaimana diketahui, Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 telah berlaku.

Kondisi di atas berdampak pada mayoritas masyarakat yang biasanya merayakan lebaran di kampung halaman akan tetapi pada tahun ini harus merayakan di tanah perantauan, seperti yang di rasakan sebagian besar mahasiswa rantau yang sedang mengenyam studi di jakarta dan wilayah sekitarnya.

Dari kebijakan serta regulasi yang mengatur larangan mudik Idul Fitri Tahun 1441 H di tengah pandemi covid_19 tersebut adalah pemerintah berkewajiban mampu menjamin kebutuhan dan hak dasar bagi yang tengah terdampak bencana pandemi ini, akan tetapi Pemerintah tidak peduli seolah abai dengan nasib mahasiswa rantau tersebut, bagaimana dia menghidupi kesehariannya dalam situasi hari ini yang jauh dari orang tua dan kampung halaman. Seharusnya pemerintah memberikan solusi dengan memberikan jaminan kebutuhan hidup berupa bantuan sosial.

Maka dari itu kami berharap serta menyarankan kepada pemerintah baik melalui pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah agar memperhatikan mahasiswa perantauan yang tidak bisa mudik atau pulang ke kampung halamannya untuk diberikan bantuan sosial secara merata di seluruh Indonesia.

Untuk pengalokasian bantuan sosial dan sebagainya kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengatur serta memikirkan nasib para mahasiswa rantau untuk menjalankan kebutuhan hidup sehari-harinya tanpa mudik atau pulang ke kampung halamannya sesuai aturan yang berlaku.

Fitra Afthama
Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Pamulang
Kota Tangerang Selatan

Leave a Reply